Tolak Asuransi China, Eks Ketum Partai Buruh Surati Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Eks Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan menolak mentah-mentah rencana perusahaan asuransi China, Ping An Insurance, yang menawarkan bantuan untuk membenahi sistem TI (Teknologi Informasi) BPJS Kesehatan. Ia bahkan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut.

Dalam surat tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut, Muchtar juga mengklaim mampu menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan dalam waktu dua tahun, jika saja diberi kesempatan.

Beberapa alasan yang diungkapkannya, yakni pertama, sebagai salah satu inisiator rancangan undang-undang (RUU) jaminan sosial buruh yang kemudian lahir menjadi Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ia juga mengklaim ikut serta di dalam lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Saya berkeinginan BPJS Kesehatan menjadi sehat dan dapat membuat rakyat Indonesia menjadi sehat," ujarnya, Selasa (27/8).

Kedua, integritas yang diklaim dimilikinya. Muchtar berkisah telah menjadi aktivis sejak 1978 silam dan terlatih jujur dan tulis. Ketiga, keberaniannya mengambil keputusan memperbaiki dan membenahi BPJS Kesehatan berhadapan dengan siapa pun.

"Saya juga mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder, semua institusi terkait, semua institusi nasional dan internasional yang bermanfaat membenahi BPJS Kesehatan," tegas dia.

Ia berharap Presiden Jokowi menerima tawarannya untuk membenahi BPJS Kesehatan ketimbang menjadikan Ping An Insurance sebagai bagian dari penyehatan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut perusahaan asuransi asal China Ping An Insurance berencana untuk mengevaluasi sistem TI BPJS Kesehatan.

"Saya meminta setop menyerahkan, menyelesaikan masalah atau menyehatkan BPJS kepada China," terang Muchtar.

Defisit arus kas memang jadi penyakit menahun bagi BPJS Kesehatan. Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, BPJS Kesehatan bahkan langsung tekor Rp3,3 triliun pada tahun pertamanya pada 2014 dan membengkak Rp5,7 triliun setahun kemudian.

Tren ini berulang pada 2016 dan 2017, di mana BPJS Kesehatan masing-masing mencatat defisit Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun. Terakhir, sesuai audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan masih juga bolong Rp9,1 triliun, meski angka ini di bawah perkiraan awal, yakni Rp10,98 triliun.
[Gambas:Video CNN]

(glh/bir)