Kecewa DPR, Mahasiswa Semarang Jebol Gerbang Kantor Gubernur

Semarang, CNN Indonesia -- Demonstrasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah, diwarnai aksi merobohkan pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mahasiswa merobohkan pintu gerbang setelah permintaan mereka bertemu anggota DPRD Jawa Tengah dan Gubernur Ganjar Pranowo tidak dipenuhi.

Demonstrasi digelar mahasiswa di Kota Semarang sejak Selasa (24/9) pagi. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya ini memadati kawasan Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Kantor Gubernur danDPRD Jawa Tengah.

Sembari membawa poster, mahasiswa meneriakkan kecaman terhadap DPR sebagai protes terhadap rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah RUU lain.

Mahasiswa menganggap DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. "DPR kita sudah rusak. Mereka yang duduk di sana sudah bukan perwakilan rakyat tapi perwakilan rampok," demikian orasi salah satu mahasiswa.

Dalam aksi ini, mahasiswa juga membawa boneka pocong berikut keranda yang akan diberikan kepada anggota DPRD Jawa Tengah sebagai simbol kematian hati nurani wakil rakyat.

Mahasiswa ingin bertemu dengan anggota DPRD dan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menyampaikan aspirasinya. Namun keinginan itu tak kunjung terpenuhi.

Keinginan yang tak terpenuhi membuat sejumlah mahasiswa nekad memanjat gerbang Kantor Gubernur. Namun situasi jadi tidak terkendali. Sebagian lain mendorong gerbang hingga roboh mencium tanah. Tak lama kemudian, Gubernur Ganjar Pranowo menemui mahasiswa.

Aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang dan Brimob Jawa Tengah tak menempuh cara represif dalam menangani insiden ini.

"Sampai siang ini, adik-adik mahasiswa cukup kondusif. Selama berjalan tertib, kita amankan aksi sampai selesai", kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji.

Demo mahasiswa dan masyarakat sipil kembali digelar serentak pada hari ini. Demo terjadi di sejumlah daerah mulai dari Palembang, Lampung, Bandung, Jakarta, hingga Makassar.

Mereka mengajukan tuntutan yang hampir serupa, yakni menolak pengesahan RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan dan sejumlah produk RUU lain.

Mahasiswa dan masyarakat sipil menilai sejumlah RUU itu merugikan rakyat kecil dan mengancam demokrasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN] (dmr/wis)